Ringkasan Ilmu Kalam

Klik di sini untuk melihat tulisan

Masyarakat Madani

Oleh : Fauzan Khairazi

Adanya beberapa kasus yang berkenaan dengan penindasan rakyat yang dilakukan oleh penguasa merupakan realitas yang sering kita lihat dan kita dengar dalam setiap pemberitaan pers, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronika. Sebut saja kasus penindasan yang terjadi di Indonesia ketika Orde Baru masih berkuasa, yakni penindasan terhadap keberadaan hak atas tanah rakyat yang diambil oleh penguasa dengan alasan pembangunan. Atau juga realitas pengekangan dan pembungkaman kebebasan pers dengan adanya pembredalan beberapa media massa oleh penguasa, serta pembantaian para ulama (kyai) dengan dalih dukun santet sekitar tahun 1999 yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Melihat bagian kecil dari realitas tersebut, apa yang saudara pikirkan ketika saudara mendengar atau melihat juga fenomina pembantaian massal dan apa yang saudara pikirkan ketika mendengar dan mengetahui penculikan para aktivis demokrasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Serta apa saudara lakukan ketika menyaksikan pembatasan ruang publlik (public sphere) untuk mengemukakan pendapat di muka umum…

Download tulisan ini untuk membaca selengkapanya

GOOD GOVERNANCE (PEMERINTAHAN YANG BAIK)

Oleh : Fauzan Khairazi

Citra pemerintahan buruk yang ditandai dengan seratnya tindakan korupsi, kulosi dan nepotisme (KKN) telah melahirkan sebuah fase sejarah politik bangsa Indonesia dengan semangat reformasi. Salah satu isu reformasi yang diwacanakan adalah Good Governance. Istilah Good Governance secara beransur-ansur menjadi populer baik di kalangan pemerintahan, swasta maupun masyarakat secara umum.

Wacana Good Governance mendapatkan relevansinya di Indonesia dalam pandangan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) paling tidak ada tiga sebab utama ; pertama, krisis ekonomi dan politik yang masih terus menerus dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kedua, masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelengaraan negara. Ketiga, kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut. Alasan lain adalah belum optimalnya pelayanan birokrasi pemerintahan dan juga sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik…

Download tulisan untuk membaca selengkapnya